Realisisasi Anggaran ATR/BPN 2025 mencatat kinerja tinggi dengan capaian 95,73 persen. Angka tersebut menjadi pijakan penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjaga stabilitas pengelolaan anggaran pada 2026 melalui perencanaan yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan sejak awal tahun anggaran dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen pengendalian agar anggaran negara benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang kita kelola harus tepat sasaran, efisien, dan berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja. Anggaran 2026 harus mengalir pada sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai capaian realisasi anggaran 2025 mencerminkan komitmen bersama seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang kian solid dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program strategis kementerian. Karena itu, forum evaluasi diminta dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN menekankan perlunya perencanaan anggaran yang disusun secara sistematis sejak awal 2026. Langkah tersebut mencakup penetapan target kinerja yang realistis, penyusunan jadwal kegiatan yang jelas, serta kelengkapan dokumen pendukung. Dengan pendekatan ini, setiap satuan kerja memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat kendali pelaksanaan program.
Penguatan koordinasi antara kementerian di tingkat pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan juga menjadi sorotan. Dalu Agung Darmawan berharap 2026 menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran agar semakin selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, memaparkan bahwa kinerja 2025 menunjukkan tren positif meski dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di tengah tahun. Ia menyampaikan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan perencanaan agar target 2026 tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja sebelumnya.
Rapat evaluasi ini dilaksanakan selama tiga hari, 4–6 Februari 2026. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi mempresentasikan laporan kegiatan 2025 serta rencana aksi 2026. Agenda tersebut turut dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, baik secara luring maupun daring.
Dengan capaian realisasi anggaran yang tinggi dan komitmen evaluasi berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN menargetkan pengelolaan anggaran 2026 semakin efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi pelayanan publik.
