.jpeg)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana periode 2025-2030. Acara pengukuhan berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (07/02/2026), dihadiri Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla, jajaran menteri, dan sekitar 58 ribu jemaah dari MUI, pondok pesantren, serta majelis taklim se-Jabodetabek.
Dalam sambutannya, Nusron Wahid mengajak seluruh jemaah untuk memanjatkan doa demi keselamatan bangsa di tengah meningkatnya bencana alam. Ia menekankan pentingnya pendekatan penanggulangan bencana yang manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan.
“Sejak masa Presiden Soekarno, bencana selalu menjadi ujian persatuan dan panggilan untuk bergotong royong. Saat ini, kita melanjutkan semangat itu dengan prinsip yang lebih manusiawi dan adil,” kata Nusron.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana, termasuk pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir di sejumlah wilayah. Nusron berharap langkah ini disertai penegakan hukum yang tegas.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang hadir dalam pengukuhan, memberikan apresiasi terhadap peran strategis MUI dalam menjaga stabilitas dan toleransi bangsa. Menurut Presiden, MUI selalu hadir saat bangsa menghadapi kesulitan, menjadi pilar ketenangan dan kesejukan.
“Selamat kepada pengurus MUI yang baru. Seluruh rakyat menantikan pengabdian Anda, dan kami berharap MUI tetap tegas dalam menjalankan perannya,” ujarnya.
Pengukuhan juga dirangkaikan dengan Dzikir Bersama bertajuk “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa”. Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, membacakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-1/DP-MUI/XI/2025 mengenai susunan pengurus periode 2025-2030, yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar.
Dengan pengukuhan ini, Nusron Wahid diharapkan dapat memimpin penanggulangan bencana secara lebih efektif, menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, dan memperkuat sinergi antara pemerintah, MUI, dan masyarakat luas.
