CILEGON,Comunitynews— Diskusi publik yang digelar Aliansi Banten Bersatu (Alibaba) Kota Cilegon terkait penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy.
Fauzi hadir sebagai undangan dalam diskusi bertema “Pentingnya Peran Serta Masyarakat sebagai Penentu Sekretaris Daerah Kota Cilegon” yang berlangsung di Aula DPRD Kota Cilegon, Jumat (21/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fauzi menilai forum diskusi publik yang melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta insan media merupakan langkah positif. Menurutnya, ruang seperti ini penting untuk mendengar langsung pandangan dan aspirasi masyarakat terkait figur yang akan menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Fauzi juga menegaskan bahwa proses pemilihan Sekda Kota Cilegon pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme dan aturan yang ditetapkan oleh panitia seleksi (pansel).
“Pertama, pemilihan Sekda ini sudah berjalan. Ada skema dan aturan dari tim pansel yang berlaku,” ujar Fauzi dalam kegiatan tersebut.
Ia mengungkapkan, proses tersebut bahkan telah memasuki tahapan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa penentuan Sekda memiliki mekanisme yang harus dilalui sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, Fauzi menilai keberadaan mekanisme formal tersebut tidak berarti suara masyarakat harus diabaikan.
Justru, kata dia, diskusi publik seperti yang digelar Alibaba dapat menjadi wadah untuk menangkap berbagai pandangan dari masyarakat dan kemudian menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Cilegon sebagai bahan pertimbangan.
“Harapannya aspirasi dari masyarakat dapat didengar. Suara-suara dari masyarakat itu dapat didengar dan nantinya semua aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Cilegon sebagai bahan pertimbangan,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah munculnya berbagai pandangan publik mengenai proses penentuan Sekda. Fauzi menilai, apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses tersebut, maka harus dilihat berdasarkan mekanisme, kewenangan, serta pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan dan menindaklanjutinya.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, proses penentuan Sekda harus tetap mengacu pada aturan dan kewenangan lembaga yang berwenang.
Artinya, suara publik harus di dengar, tetapi keputusan tetap harus berdiri di atas mekanisme yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan.
Diskusi publik Alibaba menjadi salah satu bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap proses pemerintahan daerah. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa jabatan Sekda tidak hanya dipandang sebagai urusan internal birokrasi, tetapi juga memiliki dampak terhadap arah pelayanan dan tata kelola pemerintahan Kota Cilegon.
Sekda merupakan salah satu posisi strategis dalam pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam mengkordinasikan perangkat daerah dan membantu kepala daerah menjalankan administrasi pemerintahan.
Karena itu, aspirasi masyarakat mengenai sosok Sekda yang memiliki integritas, kompetensi, disiplin, serta mampu menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai layak menjadi perhatian.
Fauzi berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai diskusi semata. Aspirasi yang telah disampaikan berbagai elemen masyarakat harus benar-benar dihimpun dan diteruskan kepada pihak terkait.
Ia juga mengapresiasi masyarakat yang menggunakan ruang diskusi secara terbuka untuk menyampaikan pandangan mengenai proses pemerintahan.
“Yang penting aspirasi masyarakat ini bisa kita tampung, kemudian kita sampaikan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk menjadi bahan pertimbangan,” ungkapnya.
Dengan demikian, proses penentuan Sekda Kota Cilegon diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan prosedural, tetapi juga mampu menjawab harapan publik terhadap hadirnya pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, taat aturan dan memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Diskusi Alibaba tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa proses birokrasi memang memiliki aturan, tetapi suara masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
