GMPK Banten perangi korupsi semakin menunjukkan keseriusannya. Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menggelar rapat musyawarah sebagai langkah strategis menjelang pengukuhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Banten. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Sepatan, Minggu (1/2/2026), dengan dihadiri jajaran pengurus dan anggota dari berbagai daerah.
Musyawarah organisasi ini dihadiri langsung oleh Ketua DPW GMPK Banten, Mohammad Jembar, M.Si, Pembina sekaligus Pendiri GMPK Banten Widiyono, serta para pendiri lainnya, di antaranya H. Kamil dan AKBP (Purn) Solihin Abu Bakar, SH. Turut hadir pula para ketua DPD kabupaten dan kota, khususnya dari wilayah Tangerang Raya, serta perwakilan anggota GMPK se-Provinsi Banten.
Agenda rapat difokuskan pada pemantapan struktur kepengurusan, kesiapan administrasi organisasi, serta perencanaan teknis pelaksanaan pengukuhan DPW dan DPD. Konsolidasi ini dinilai penting untuk memastikan seluruh perangkat organisasi berjalan solid dan profesional.
Dalam sambutannya, Ketua DPW GMPK Banten Mohammad Jembar menegaskan bahwa keberadaan DPW dan DPD merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa GMPK hadir untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui peran aktif masyarakat.
“GMPK bukan hadir untuk menakut-nakuti pejabat atau sekadar gagah-gagahan. Baju putih yang kami kenakan bukan simbol pencitraan, tetapi komitmen moral untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” tegas Jembar.
Ia juga menambahkan bahwa GMPK dibangun tanpa unsur kebencian. Pendekatan yang dilakukan berbasis keilmuan dan profesionalisme, dengan melibatkan banyak anggota berlatar belakang purnawirawan TNI dan Polri sebagai bentuk penguatan integritas dan pengalaman.
Sebagai bagian dari langkah konkret, GMPK Banten berencana menggelar aksi damai di setiap kabupaten dan kota, khususnya di wilayah Tangerang Raya, sebagai sarana edukasi publik dan pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pembentukan dan pengukuhan DPW serta DPD GMPK Banten adalah langkah strategis untuk memperkuat jaringan gerakan antikorupsi di daerah. Kami berharap pengurus yang terbentuk dapat bekerja secara independen, profesional, dan konsisten dalam mengawal kepentingan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Pembina DPW GMPK Banten Widiyono menyampaikan apresiasi atas kesiapan seluruh pengurus dan anggota dalam mengemban amanah organisasi. Ia menegaskan bahwa fokus GMPK ke depan meliputi edukasi antikorupsi, advokasi kebijakan publik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan.
Ia juga menyampaikan pesan dari tokoh nasional antikorupsi Bibit Riyanto agar setiap temuan dugaan korupsi di lapangan segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
GMPK Banten berharap pengukuhan DPW dan DPD mendatang menjadi titik awal gerakan yang lebih masif, terstruktur, dan berkelanjutan dalam memerangi korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Provinsi Banten.
ARIS
