Bandung — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pertanahan yang murah, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent). Penegasan itu disampaikan saat pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Ossy menyatakan, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efisien harus dijawab dengan perbaikan menyeluruh pada proses bisnis pertanahan. Menurutnya, kecepatan layanan tidak boleh mengorbankan ketepatan administrasi maupun kepastian hukum.
“Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tanpa biaya mahal. Tantangan kita adalah menerjemahkan harapan itu menjadi pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tetap prudent,” kata Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mengelola volume layanan dalam jumlah besar tanpa menimbulkan tunggakan berlebihan. Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan dan kerja kolektif seluruh jajaran.
Namun demikian, Ossy mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat seiring meningkatnya jumlah permohonan layanan pada 2026. Untuk itu, ia mendorong penguatan manajemen administrasi serta pola pengurusan berkas yang lebih efektif dan efisien.
“Pengurusan berkas tidak akan berkurang, justru akan terus bertambah. Karena itu, manajemen administrasi harus segera dibangun agar beban kerja dapat ditangani secara optimal,” ujarnya.
Ossy juga menyoroti perlunya penyederhanaan proses bisnis layanan pertanahan. Ia menilai sejumlah mekanisme pelayanan masih berbasis regulasi lama, sehingga transformasi layanan menjadi kebutuhan mendesak agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kantor Pertanahan memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan pemohon layanan dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan.
“Petugas Kantah adalah pihak yang paling mengetahui titik persoalan pelayanan. Masukan dari daerah sangat dibutuhkan untuk perbaikan kebijakan di tingkat pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ossy menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berpotensi menjadi contoh pelayanan pertanahan nasional. Kemampuannya menangani permohonan dalam jumlah besar dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi daerah lain.
Menutup arahannya, Wamen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat komunikasi internal dan menjaga semangat kolektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang profesional dan berintegritas akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi ATR/BPN.
Usai pengarahan, Ossy meninjau fasilitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Ia juga menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir sebagai bagian dari layanan pertanahan yang telah diselesaikan.
