BOGOR — Layanan pertanahan digital ATR/BPN yang dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dinilai semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan. Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh pengunjung booth ATR/BPN di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/1/2026).
Salah satu pengunjung, Dewi, pegawai Kementerian Pertahanan, mengaku proses peningkatan status sertipikat tanah yang ia urus berjalan lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Ia mengurus perubahan sertipikat setelah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
“Prosesnya ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Saat diurus langsung, pelayanannya cepat dan jelas,” ujar Dewi.
Ia menyebut, keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam kemudahan layanan pertanahan saat ini. Informasi terkait prosedur dan persyaratan dapat diakses lebih awal melalui kanal digital resmi ATR/BPN, termasuk media sosial.
“Informasi sudah tersedia dan mudah diakses, sehingga masyarakat bisa datang dengan persiapan yang lebih lengkap,” katanya.
Meski demikian, Dewi berharap pengembangan layanan pertanahan dapat menjangkau wilayah yang belum tertib administrasi. Ia menilai masih terdapat persoalan seperti sertipikat ganda dan tumpang tindih kepemilikan tanah di beberapa daerah.
Hal serupa disampaikan pengunjung lainnya, Mardiantoro. Ia menilai layanan pertanahan ATR/BPN kini semakin mudah dipahami, komunikatif, dan tidak berbelit-belit, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Ia berharap kualitas pelayanan yang telah berjalan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
