ADS

ads

iklan

,

Iklan

iklan

DPD GWI Banten Dorong Gerakan Pers Bersih di Momentum Hakordia 2025

9 Des 2025, 17:49 WIB Last Updated 2025-12-09T10:49:33Z


Banten, ComunitynewsPeringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2025 dimanfaatkan Dewan Pimpinan Daerah Gabungnya Wartawan Indonesia (DPD GWI) Provinsi Banten sebagai ajakan moral untuk memperkuat komitmen melawan praktik korupsi yang masih menjadi persoalan serius di berbagai sektor pemerintahan.


Ketua DPD GWI Banten, Syamsul Bahri, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga media dan masyarakat sebagai bagian dari sistem kontrol sosial.


“Hakordia bukan sekadar seremoni. Ini pengingat bagi kita semua bahwa korupsi menghancurkan masa depan bangsa. Pers harus tetap independen dan berani mengungkap fakta,” ujar Syamsul dalam pernyataan resminya, Selasa (9/12/2025).



Ia menambahkan bahwa insan pers harus menjaga profesionalisme dengan berpegang pada kode etik jurnalistik, serta tidak terjebak dalam praktik yang dapat merusak integritas profesi.


Media Sebagai Penjaga Transparansi


Pernyataan senada juga disampaikan pimpinan media Koran Pemantau Korupsi (KPK). Ia menilai bahwa media memiliki fungsi strategis untuk mengedukasi publik dan memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.


 “Kami bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan fakta terkait dugaan penyimpangan atau korupsi dapat diketahui publik secara objektif dan berbasis data,” ucapnya.



Menurutnya, keberanian media dalam mengawasi penggunaan anggaran publik merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel.


Arah Perjuangan ke Depan


DPD GWI Banten bersama Koran Pemantau Korupsi berharap momentum Hakordia 2025 menjadi titik evaluasi sekaligus penguatan gerakan antikorupsi di tanah air, khususnya di Provinsi Banten yang masih menghadapi berbagai tantangan pengawasan publik.


“Semangat antikorupsi tidak boleh padam. Pers akan terus berada di garda terdepan mengawal transparansi dan kepentingan rakyat,” tutup Syamsul.

Iklan