Banten, Comunitynews-Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dinilai semakin memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat desa. Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Teguh Aris Munandar, menyebut program yang diinisiasi Gubernur Andra Soni itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi strategi untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
“Ketika jalan desa dibenahi, akses ekonomi dan layanan sosial otomatis terbuka. Ini bukan proyek biasa, tetapi langkah nyata untuk menggerakkan roda perekonomian di tingkat desa,” ujar Teguh, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang menyasar daerah perdesaan sudah lama menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Karena itu, respons positif terhadap program Bang Andra, termasuk upaya replikasi di daerah lain seperti Jawa Barat, menjadi bukti bahwa kebijakan ini tepat sasaran.
Dengan membaiknya kondisi jalan, berbagai sektor akan terdorong. “Pertanian, UMKM, pariwisata lokal, semuanya bisa hidup kalau mobilitas barang dan orang lancar. Konektivitas sosial juga meningkat,” jelasnya.
Teguh menegaskan, jalan desa yang memadai dapat menekan biaya transportasi hasil komoditas pertanian maupun produk UMKM. Desa dengan kemampuan fiskal terbatas pun berpeluang menikmati pembangunan yang lebih merata melalui intervensi anggaran provinsi.
“Penurunan biaya logistik berarti nilai jual produk meningkat, dan uang berputar lebih cepat di desa. Ini langsung menyentuh perekonomian keluarga,” tambahnya.
Selain dampak ekonomi, peningkatan jalan desa juga memperkuat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Ia menilai hal tersebut merupakan fondasi penting untuk mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten.
Meski begitu, Teguh mengingatkan bahwa kualitas konstruksi harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut Banten memiliki karakteristik geografis dan curah hujan yang menuntut penerapan standar mutu ketat.
“Pengawasan harus melekat. Kondisi tanah, cuaca, sampai pelibatan warga dalam proses pengawasan wajib diperhatikan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar program berjalan lebih efektif. Sinergi lintas sektor juga diperlukan sehingga pembangunan jalan dapat terintegrasi dengan irigasi, listrik, telekomunikasi, dan pengembangan kawasan pertanian maupun wisata.
“Keberhasilan program Bang Andra bukan hanya diukur dari seberapa panjang jalan yang dibangun, tetapi dari besarnya dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi kebijakan adalah kuncinya,” tutup Teguh.


