Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan berintegritas.
Pesan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyatakan bahwa para surveyor kadaster memegang peran vital dalam kualitas layanan pertanahan.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi manajemen land tenure dan administrasi pertanahan,” ujarnya di hadapan ratusan peserta Munas dari berbagai daerah.
Nusron menekankan bahwa mutu pekerjaan Kementerian ATR/BPN sangat dipengaruhi oleh standar yang diterapkan oleh surveyor kadaster. Ia meminta MASKI untuk memperkuat penyusunan standar, quality assurance, quality control, hingga code of conduct bagi seluruh anggotanya.
“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data fisik. Ia mencontohkan sengketa atas satu bidang tanah yang bisa diklaim beberapa pihak sekaligus.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ungkapnya.
Dengan tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia”, Munas MASKI 2025 diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas tenaga surveyor di seluruh Tanah Air.
Menteri Nusron juga mendorong MASKI merumuskan regulasi yang memperkuat profesionalitas surveyor, termasuk kemungkinan sertifikasi tambahan terkait integritas dan risk management.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling memahami proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan memastikan seluruh informasi pertanahan disampaikan secara akurat, demi mencegah kekeliruan yang berdampak pada hak kepemilikan masyarakat.
“Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang transparan. Jangan sampai hak masyarakat kabur karena kesalahan kadastral,” tambahnya.
Agenda Munas juga menghadirkan pemaparan dari Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali I Made Daging beserta jajaran. Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto, juga hadir dalam kegiatan nasional tersebut.
.jpg)
