Comunitynews | Jakarta, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9), Nusron mengusulkan akselerasi digitalisasi 300 RDTR pada tahun 2026. Langkah ini dinilai penting untuk memangkas birokrasi perizinan berusaha.
“Kalau target 300 RDTR bisa tercapai, maka pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan jauh lebih cepat. Integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) memungkinkan proses perizinan selesai hanya dalam dua hingga tiga hari,” jelas Nusron.
Kementerian ATR/BPN telah menetapkan target besar, yakni 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. Hingga kini terdapat 646 RDTR, dengan 428 di antaranya sudah terhubung dengan OSS. Nusron memastikan sisanya akan dituntaskan dalam waktu dekat.
Ia juga merinci capaian terbaru: 47 RDTR hasil lintas sektor, 34 RDTR dengan persetujuan substansi, dan 2 RDTR yang sudah sampai tahap penetapan daerah. “Secara total, ada tambahan 83 RDTR yang sedang dalam proses,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan pendanaan, pemerintah memperoleh pinjaman dari Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang ditargetkan menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Nusron menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penyusunan RDTR. BIG bertanggung jawab atas peta dasar skala 1:5.000 yang menjadi acuan teknis penyusunan tata ruang.
“Tahun 2025 BIG akan menuntaskan peta dasar untuk Pulau Jawa dan Kalimantan. Tahun sebelumnya mereka sudah menyelesaikan Pulau Sulawesi. Setelah itu, giliran Sumatra, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga 2029,” papar Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah dengan potensi investasi besar.
“Daerah-daerah strategis seperti Sulawesi, kawasan utara Pulau Jawa, serta Sumatra bagian timur, termasuk Kepulauan Riau, harus jadi perhatian utama. Investor sangat menaruh minat di wilayah tersebut,” ungkap Airlangga.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat lintas kementerian/lembaga yang terlibat dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Dari Kementerian ATR/BPN, Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
