Comunitynews | Jakarta, — Pemerintah terus mendorong implementasi Reforma Agraria secara menyeluruh dengan menekankan pentingnya sinergi antara penataan aset dan penataan akses.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penataan Agraria Semester I Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (31/7).
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menyatakan bahwa Reforma Agraria tidak bisa hanya berhenti pada legalisasi aset berupa sertifikat tanah. Menurutnya, penataan akses yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi komponen krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.
“Sertifikat tanah saja tidak cukup. Jika masyarakat hanya memegang sertifikat tapi tidak tahu bagaimana memanfaatkan lahannya secara produktif, maka Reforma Agraria belum sepenuhnya berhasil,” tegas Ossy.
Ia mencontohkan program budidaya pisang cavendish di Jembrana, Bali, yang berhasil menghubungkan petani lokal dengan perusahaan pembeli (off-taker). Program tersebut dinilai efektif karena memperhatikan potensi wilayah serta kebutuhan pasar.
“Kita bisa mulai dengan menjajaki kerja sama bersama masyarakat lokal dan perusahaan. Jika lahannya cocok dan ada kebutuhan, kita fasilitasi agar petani bisa mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, menuturkan bahwa pihaknya menerapkan pendekatan Closed Loop dalam kegiatan penataan akses.
Model ini mencakup proses bisnis terintegrasi dari produksi hingga distribusi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin hasil pertanian terserap dengan harga yang layak.
“Kehadiran off-taker itu penting, karena bisa menghindari kerugian petani saat panen tiba. Dengan skema Closed Loop, kita memastikan harga jual stabil dan petani tidak lagi bergantung pada tengkulak,” jelas Yulia.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan penghargaan kepada Heri Mulianto, pencipta lagu Mars Reforma Agraria, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi di BPSDM Kementerian ATR/BPN.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat eselon Kementerian ATR/BPN, termasuk para Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan dari seluruh kantor wilayah BPN provinsi di Indonesia.
