Comunitynews | Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota DKI.
Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah regulasi dan rekomendasi resmi, termasuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dokumen resmi, mutasi dan pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Proses seleksi disebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan penekanan pada integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun, pelantikan ini tak lepas dari dugaan praktik tidak etis. Informasi yang dihimpun wartawan menyebutkan, terdapat indikasi permainan dalam proses seleksi.
Salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, berinisial IM, diduga bekerja sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI berinisial MM untuk meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang dilantik.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan bahwa Gubernur Pramono Anung tidak mengetahui adanya dugaan kolaborasi tersebut.
“Sekitar 20 orang yang dilantik adalah kader dari pihak tertentu yang diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur. Informasi ini saya dapat dari beberapa anggota DPRD,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Sumber internal juga menyebut bahwa IM diduga mendapat arahan dari seseorang berinisial DDY, yang disebut sebagai pasangan dekatnya. DDY bersama tangan kanannya, HMT, disebut berperan sebagai operator yang mengatur proyek-proyek strategis.
Keduanya dikabarkan kerap berinteraksi dengan sejumlah pejabat, termasuk kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor.
Lebih jauh, HMT disebut tidak jarang didampingi oleh staf Gubernur berinisial UDN dan WSN saat menemui Sekda MM. Bahkan, menurut sumber, IM juga memiliki dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang, yang disebut mempermudah tekanannya kepada pejabat di lingkungan Pemprov DKI agar mengikuti arahan tertentu.
Dugaan kolaborasi ini menambah sorotan publik terhadap praktik tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Pramono Anung, Sekda MM, maupun pihak DPRD DKI terkait tuduhan ini.
