Comunitynews | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan perkembangan proses pengadaan tanah untuk hunian tetap (huntap) bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan laporan tersebut langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (21/8/2025).
“Dokumen permohonan pengadaan tanah dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah kami terima, dan saat ini prosesnya sedang berjalan. Namun, masih ada kelengkapan administrasi yang perlu disempurnakan,” ujar Ossy.
Ossy menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat pelaksanaan pengadaan tanah. Ia meminta Pemkab Flores Timur untuk segera melengkapi persyaratan agar proses tidak terkendala aturan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat juga menjadi perhatian penting. “Dokumen-dokumen ini dibutuhkan karena akan ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai pengadaan tanah dilakukan dengan terburu-buru hingga ada kelompok masyarakat yang merasa tidak diakomodasi,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 7 Agustus 2025, Kantor Wilayah BPN NTT telah menggelar pemaparan awal mengenai rencana pengadaan tanah. Selanjutnya, pada 11 dan 19 Agustus, BPN NTT mengirimkan rincian dokumen yang wajib dipenuhi Pemkab Flores Timur.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK Pratikno menyoroti perlunya langkah strategis agar penanganan bencana lebih cepat dan efektif di masa mendatang.
“Kita perlu memikirkan pendekatan yang lebih fundamental. Misalnya, penentuan lokasi relokasi sebaiknya sudah dipetakan sejak awal untuk daerah rawan bencana. Dengan begitu, saat terjadi bencana, proses penetapan zona relokasi tidak perlu lagi memakan waktu panjang,” jelasnya.
Rapat tingkat menteri ini juga dihadiri Kepala BNPB, Suharyanto; Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti; Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena; serta pejabat terkait lainnya. Dari ATR/BPN, hadir Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, bersama jajaran.
