Comunitynews | Cilegon – Kritik tajam dilontarkan Sohari, warga Kota Cilegon sekaligus Provost Ormas Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPK-MP) Markas Daerah Kota Cilegon, terhadap kebijakan distribusi proyek Pemerintah Kota Cilegon.
Ia mendesak agar seluruh proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diprioritaskan untuk pengusaha lokal, bukan justru diberikan kepada pelaku usaha dari luar daerah.
Dalam pernyataannya pada Jumat (18/7/2025), Sohari—yang akrab disapa Opos—menilai bahwa pelaku usaha asal Cilegon, baik di bidang konstruksi, pengadaan barang dan jasa, maupun konsultan perencanaan, memiliki kapabilitas dan pengalaman yang setara dengan rekanan dari luar. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan bagi Pemkot untuk mengesampingkan potensi lokal.
“Saya tegaskan, Pemkot Cilegon harus berpihak pada pengusaha pribumi. Jangan sampai APBD Cilegon justru memperkaya pihak luar. Warga Cilegon harus bersatu dan saling mendukung,” ujarnya dengan nada tegas.
Sohari juga menyatakan bahwa lembaganya bersama elemen masyarakat lain akan aktif melakukan pemantauan terhadap seluruh proyek, baik yang sedang berjalan maupun yang direncanakan ke depan.
Ia mengingatkan bahwa jika ditemukan proyek dikerjakan oleh pengusaha luar tanpa kejelasan alasan, maka pihaknya tidak akan segan mempertanyakannya ke dinas terkait.
Ia secara khusus menyoroti sistem penunjukan langsung (PL) maupun tender terbuka yang selama ini didominasi oleh perusahaan non-lokal.
Sohari meminta agar ke depan, pengusaha asli Cilegon diberikan ruang prioritas dalam proses tender, termasuk dalam penyediaan jasa konsultan.
“Selama ini banyak proyek, khususnya dari OPD, justru dikuasai oleh pengusaha dari luar daerah. Ini harus dihentikan. Jangan sampai pengusaha lokal hanya jadi penonton di kota sendiri,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Sohari menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk kepentingan pribadi atau organisasinya, melainkan bentuk kepedulian terhadap penguatan ekonomi lokal.
“Kami hanya ingin agar pengusaha lokal benar-benar diberdayakan. Kalau bukan pemerintah daerah yang berpihak, lalu siapa lagi?” tutupnya.
