Menteri ATR/BPN Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,63 Triliun untuk Genjot Layanan Pertanahan dan PTSL di 2026

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta,Rabu (9/7/2025)

Comunitynews | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan alokasi anggaran indikatif sebesar Rp7,78 triliun untuk tahun anggaran 2026. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, menyampaikan bahwa dana dari APBN ini akan difokuskan untuk memperkuat kualitas layanan pertanahan nasional.

"Kami akan mengelola anggaran ini secara bertanggung jawab dan berbasis manajemen risiko, agar pelayanan menjadi semakin akurat, hati-hati, dan akuntabel," tegas Menteri Nusron dalam rapat yang digelar Rabu (9/7/2025).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung tiga program strategis, yaitu:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian,

2. Pengelolaan dan pelayanan pertanahan,

3. Penyelenggaraan penataan ruang.

Tak hanya itu, Menteri Nusron juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Dana tambahan ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembiayaan kegiatan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.

"Kami mohon dukungan Komisi II agar program PTSL bisa dijalankan secara lebih masif dan menjangkau masyarakat lebih luas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya atas usulan tambahan anggaran tersebut. Ia menilai Menteri ATR/BPN sebagai sosok yang progresif dan pantas mendapat sokongan penuh untuk menjalankan program strategis kementerian.

"Saya mendukung tambahan anggaran Rp3,63 triliun. Kalau tidak didukung, Menteri tak bisa bergerak maksimal. Harapannya, anggaran ini betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat," kata Dede Yusuf.

Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 tercatat mencapai 99,04%, menandakan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Rapat tersebut turut dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sebagai bentuk sinergi kelembagaan dalam menyongsong target pelayanan pertanahan nasional yang lebih baik di tahun mendatang.