Comunitynews | Jakarta, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik yang strategis dan adaptif di seluruh satuan kerjanya (Satker) di daerah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam acara penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Kementerian ATR/BPN yang digelar secara virtual pada Kamis (17/7).
Dalam arahannya, Harison menegaskan bahwa setiap Satker harus memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika sosial dan opini publik, khususnya yang berkembang di media massa.
"Tidak cukup hanya menjalankan program sesuai SOP dan pedoman yang berlaku, tapi juga harus peka terhadap isu dan sentimen masyarakat yang tengah berkembang," ujarnya.
Harison mencontohkan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta, yang sempat menjadi sorotan publik dan diberitakan luas oleh media nasional. Ia mengapresiasi respon cepat Kantor Wilayah BPN DIY yang langsung memberikan klarifikasi dan menjadi narasumber dalam wawancara media.
"Kehadiran Pak Dony (Kepala Kanwil BPN DIY) untuk menjawab langsung ke media seperti CNN dan Kompas sangat penting agar isu tersebut tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran yang merugikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Harison juga memaparkan pentingnya penguatan strategi komunikasi melalui empat pilar utama: Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
Keempat elemen tersebut menjadi tolok ukur dalam indeks pelaksanaan strategi komunikasi yang kini diterapkan secara menyeluruh oleh Satker di seluruh Indonesia.
"Komunikasi publik kita bukan hanya soal eksistensi pemberitaan, tetapi juga memastikan bahwa pesan-pesan program kementerian benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat," tegas Harison.
Pertemuan daring ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN dari berbagai provinsi. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam menguatkan arah kebijakan komunikasi kementerian, khususnya dalam menghadapi tantangan opini publik yang semakin kompleks di era digital.
