Comunitynews | Jakarta, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat komitmen dalam membangun komunikasi publik yang lebih strategis dan berdampak.
Melalui Biro Humas dan Protokol, kementerian menggelar sosialisasi daring bertema "Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan", Senin (21/07). Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari seluruh jajaran Kanwil dan Kantah di Indonesia.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi seremonial atau respons terhadap isu yang beredar, melainkan alat penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi hanya menyampaikan informasi secara reaktif. Komunikasi publik harus informatif, edukatif, partisipatif, dan transformasional,” tegas Ossy dalam sambutan pembukaannya.
Ia menekankan, komunikasi yang efektif mampu menjadi jembatan antara negara dan rakyat. Hal ini penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak atas tanah serta akses terhadap layanan pertanahan yang tersedia.
Wamen Ossy juga menyoroti kondisi saat ini, di mana sebagian besar Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sudah cukup aktif menjalankan fungsi komunikasi, namun masih belum terintegrasi dalam kerangka komunikasi strategis yang menyeluruh.
“Yang menang hari ini bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling dipercaya. Membangun kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengingatkan pentingnya peran jajaran daerah sebagai ujung tombak penyampaian informasi dari pusat. Menurutnya, komunikasi yang akurat dan tepat sasaran akan mendorong pemahaman publik terhadap berbagai program kementerian.
“Kita harus sadar bahwa teman-teman di daerah adalah perpanjangan tangan dari pusat,” kata Pudji.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menekankan bahwa sosialisasi ini bukan hanya ditujukan kepada petugas humas, tapi juga seluruh pimpinan unit kerja di pusat dan daerah, termasuk Kepala Kanwil dan pimpinan Eselon II.
“Tugas kita bukan hanya menjalankan program, tapi juga memastikan narasi-narasi positif tersampaikan ke ruang publik,” jelas Harison.
Sesi paparan dalam kegiatan ini juga diisi oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, serta Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, dengan moderator Kepala Subbagian Media Center, Nur Adhani.
Sosialisasi ini menjadi langkah konkret kementerian dalam menghadapi tantangan komunikasi di era banjir informasi. Pendekatan berbasis trust building dan kolaborasi lintas lini diharapkan mampu memperkuat citra positif ATR/BPN di mata publik.
