CILEGON, Comunitynews–Polemik kesulitan penukaran uang baru di Cilegon kian meradang menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Pada Rabu (18/03/2026), sejumlah warga mengeluhkan terbatasnya akses penukaran uang pecahan baru melalui jalur resmi, sehingga memaksa mereka mencari alternatif lain yang justru memberatkan secara ekonomi dan terkadang di patok dengan admin 20 persen.
Kondisi ini menjadi sorotan karena kebutuhan uang baru meningkat tajam saat Ramadan, khususnya untuk keperluan berbagi kepada keluarga dan tradisi memberi “uang Lebaran” kepada anak-anak sanak sodara.
Namun, keterbatasan layanan resmi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan uang pecahan baru sesuai kebutuhan.
Sejumlah warga mengaku harus beralih ke jasa penukaran uang tidak resmi yang banyak bermunculan di titik-titik keramaian di kota Cilegon.
Ironisnya, jasa tersebut mematok biaya tambahan atau “admin” dengan nominal yang cukup tinggi, bahkan mencapai persentase tertentu dari jumlah uang yang ditukarkan.
“Kalau di bank susah, antre panjang dan sering kehabisan. Terpaksa tukar di luar, tapi kena potongan. Sangat memberatkan,” ujar salah satu warga yang minta di rahasiakan identitas nya.
Keluhan ini datang dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pekerja swasta. Mereka berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Cilegon, Juga walikota Cilegon di era kepemimpinan H.Robinsar juga Wakil walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo untuk segera turun tangan mengatasi persoalan tersebut.
Fenomena ini mencuat pada pertengahan Ramadan,Senin kemarin (16/03/2026), ketika kebutuhan uang baru mulai meningkat signifikan.
Di sejumlah titik di Kota Cilegon, terutama di pusat keramaian, praktik penukaran uang tidak resmi tampak semakin marak dan sulit dikendalikan.
"Minimnya ketersediaan layanan penukaran uang baru secara resmi menjadi penyebab utama kondisi ini. Selain itu, tingginya permintaan masyarakat tidak diimbangi dengan distribusi uang pecahan baru yang merata dari pihak perbankan."
Situasi ini membuka peluang bagi oknum untuk memanfaatkan kondisi dengan menarik biaya tambahan yang dinilai tidak wajar.
Tak hanya persoalan ekonomi, sebagian warga juga menyoroti aspek keagamaan. Mereka menilai adanya biaya tambahan dalam penukaran uang tersebut berpotensi mengarah pada praktik riba, yang dilarang dalam ajaran Islam.
Hal ini menambah keresahan di tengah masyarakat yang ingin menjalankan tradisi Lebaran dengan tenang dan sesuai nilai agama.
Warga pun mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera mengambil langkah konkret. Di antaranya dengan berkoordinasi bersama pihak perbankan guna menambah kuota penukaran uang baru, membuka layanan penukaran di titik-titik strategis, serta memperketat pengawasan terhadap praktik
penukaran ilegal.
Selain itu, masyarakat juga menginginkan adanya sistem penukaran yang mudah diakses, transparan, dan bebas dari biaya tambahan.
Mereka menilai sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik ini.
Dengan kondisi yang terus berkembang, warga berharap solusi nyata dapat segera direalisasikan.
Harapannya, tradisi berbagi di Hari Raya Idulfitri tetap dapat berjalan tanpa beban tambahan serta selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat.
.jpg)
