Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November 2025 tidak hanya merendam rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengancam dokumen legal milik warga. Sertipikat tanah menjadi salah satu dokumen yang rentan hilang atau rusak saat banjir terjadi.
Helmi Ismail, nazir tanah wakaf Yayasan Pendidikan di Desa Bundar, Kabupaten Aceh Tamiang, merasakan langsung dampaknya. Sertipikat tanah yayasan yang dikelolanya hanyut terbawa arus banjir.
Setelah kondisi memungkinkan, Helmi segera mengurus penggantian dokumen ke Kantor Pertanahan setempat. Meski pelayanan dilakukan dari posko sementara karena kantor terdampak banjir, proses berjalan cepat.
Dalam waktu kurang dari satu pekan, sertipikat pengganti berhasil diterbitkan. Dokumen tersebut telah diperbarui menjadi Sertipikat Elektronik.
“Responsnya sangat cepat. Kami tidak menyangka prosesnya bisa selesai dalam hitungan hari,” ungkap Helmi.
Perubahan ke format elektronik dinilai menjadi solusi di tengah tingginya risiko bencana di Aceh. Dokumen tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penyimpanan fisik, melainkan tersimpan dalam sistem digital yang dapat diakses kembali jika terjadi kehilangan.
Hal serupa dialami Nazarudin, warga Kota Langsa. Banjir setinggi satu meter yang merendam rumahnya turut merusak sertipikat tanah miliknya. Melalui sistem elektronik, proses verifikasi dan penerbitan ulang dapat dilakukan secara lebih aman.
“Bentuknya lebih praktis dan lebih tenang karena datanya tersimpan secara digital,” ujarnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, menegaskan pentingnya percepatan alih media sertipikat tanah menjadi elektronik, terutama di daerah rawan bencana.
Ia mengajak masyarakat segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan atau aparatur desa untuk memastikan dokumen kepemilikan tanah terlindungi dalam sistem digital.
Transformasi menuju Sertipikat Elektronik menjadi bagian dari adaptasi terhadap kondisi geografis Aceh yang kerap dilanda banjir. Digitalisasi pertanahan bukan hanya inovasi administrasi, tetapi juga langkah preventif untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah dalam situasi darurat.
