.jpg)
Jakarta, Comunitynews— Menyongsong dimulainya semester baru pada 5 Januari 2026, TNI Angkatan Darat (AD) mengintensifkan upaya pembersihan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar dapat kembali berjalan tepat waktu dan aman bagi para siswa.
Personel TNI AD diterjunkan ke berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang. Sejak Sabtu (3/1), sekolah-sekolah dari berbagai jenjang pendidikan menjadi fokus pembersihan, meliputi ruang kelas, halaman, hingga sarana pendukung lainnya yang tertutup lumpur dan sisa material bencana.
Sejumlah sekolah yang telah ditangani antara lain MIN 29 dan MIN 21 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, serta SDN 7 Kuala Simpang. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di berbagai TK, PAUD, madrasah, dan pondok pesantren di wilayah terdampak lainnya.
Dalam pelaksanaannya, personel TNI menggunakan metode sederhana namun efektif. Lumpur yang mengering disiram air agar mudah diangkat, sementara sampah dan puing sisa banjir dikumpulkan dan dibuang agar lingkungan sekolah kembali layak digunakan.
Hasil pembersihan mulai terlihat di beberapa lokasi. Di SDN 7 Kuala Simpang, ruang kelas telah kembali bersih dan siap digunakan, sementara perlengkapan belajar mulai ditata ulang. Namun, di sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan lebih berat, seperti MIN 2 Meurah Dua, pembersihan masih berlangsung dengan dukungan alat berat berupa ekskavator.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan sesuai jadwal. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah terdampak bencana tetap akan memulai pembelajaran pada 5 Januari 2026, dengan penyesuaian terhadap kondisi sarana dan prasarana.
"Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan ruang kelas darurat berupa tenda untuk sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat. Kebijakan ini diambil agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terhenti akibat bencana."
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 3.700 sekolah di wilayah Sumatra terdampak bencana alam, dengan lebih dari 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut menjadikan percepatan pemulihan fasilitas pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembelajaran darurat yang fleksibel dan adaptif.
“Proses pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk penyediaan bahan ajar darurat, agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung,” ujar Mu’ti.
Kolaborasi antara TNI AD dan pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pendidikan sekaligus memberikan kepastian dan semangat bagi siswa, guru, dan orang tua di wilayah terdampak bencana.
