Jakarta, Comunitynews— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengukuhkan tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030 sekaligus melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12).
Pelantikan anggota Komisi Yudisial tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan di hadapan Presiden Prabowo.
"Usai pengambilan sumpah, Presiden Prabowo bersama perwakilan anggota KY menandatangani berita acara pelantikan. Tiga anggota yang mewakili penandatanganan tersebut yakni Abdul Chair Ramadhan, Anita Kadir, dan F William Saija".
Adapun tujuh anggota Komisi Yudisial periode 2025–2030 yang resmi dilantik adalah F William Saija, Setiawan Hartono, Anita Kadir, Desmihardi, Andi Muhammad Asrun, Abdul Chair Ramadhan, serta Abhan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2025.
Sebelum pengucapan sumpah, Presiden menanyakan kesediaan para duta besar untuk diambil sumpah sesuai agama masing-masing. Keenam calon duta besar menyatakan kesediaannya, kemudian mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden.
Dalam sumpah tersebut, para duta besar berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta melaksanakan tugas diplomatik demi kepentingan bangsa dan negara.
Enam duta besar yang dilantik masing-masing adalah Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair; Okto Dorinus Manik untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon; Gina Yoginda untuk Republik Rakyat Demokratik Korea Rediyanto Heru Nurcahyo untuk Republik Slowakia; Hari Prabowo untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP; serta Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir untuk Jepang.
Pelantikan ini menandai langkah pemerintah dalam memperkuat fungsi pengawasan peradilan nasional serta memperluas peran diplomasi Indonesia di kancah internasional.
.jpg)
.jpg)
