Jakarta, Comunitynews— Pemerintah menetapkan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan mobilisasi penuh seluruh kekuatan negara untuk memastikan upaya penyelamatan, distribusi bantuan, hingga pemulihan layanan berjalan tanpa hambatan.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).
“Bapak Presiden meminta agar penanganan bencana ini berada di level prioritas nasional dengan dukungan penuh anggaran, logistik, dan sumber daya negara,” ujar Pratikno.
Menurutnya, Presiden telah meninjau langsung titik-titik terdampak di ketiga provinsi tersebut. Kunjungan itu sekaligus mengonsolidasikan komando lintas kementerian dan lembaga, mulai dari BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga BUMN strategis.
“Pesan Presiden sangat tegas: negara hadir total, dan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi situasi ini sendirian,” katanya.
Instruksi tersebut mencakup pengaktifan sistem respons cepat, pemanfaatan dana siap pakai, serta percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pratikno menjelaskan bahwa operasi penanganan dilakukan secara besar-besaran, termasuk pengiriman logistik melalui berbagai mode transportasi. Pemerintah mengerahkan pesawat angkut strategis A400 untuk bantuan berkapasitas besar, sementara CN295, C-130J Super Hercules, hingga A-2904 digunakan untuk dropping bantuan di daerah yang aksesnya terputus.
Saat ini lebih dari 50 helikopter lintas instansi TNI, Polri, BNPB dikerahkan untuk menjangkau area yang masih terisolasi. Di beberapa lokasi, operasi udara dilakukan setiap beberapa jam untuk memastikan bantuan merata.
“Ini operasi logistik nasional yang melibatkan semua armada yang dimiliki pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, Pratikno mengungkapkan bahwa lebih dari 500 ribu ton bantuan sudah didistribusikan, termasuk pangan, tenda, obat-obatan, hingga peralatan darurat. Dapur lapangan dan SPPG juga terus beroperasi untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat.
Langkah pemulihan juga mulai dipersiapkan meskipun fase tanggap darurat masih berjalan. Menurut Pratikno, Presiden meminta agar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sejak dini dengan target awal 100 hari percepatan dan timeline pembangunan lebih lanjut dalam satu tahun.
“Instruksi Presiden sangat detail penanganan harus berlangsung setiap jam, harus ada percepatan, pembenahan, dan evaluasi terus-menerus,” tegasnya.
Pratikno menutup dengan menegaskan sikap pemerintah operasi kemanusiaan akan diperkuat hingga seluruh wilayah kembali pulih.
.jpg)
