Jakarta, Comunitynews— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pengoperasian 2.500 dapur Makan Bergizi (MBG) di wilayah Papua bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Arahan itu disampaikan Presiden saat pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua dan unsur KEPP-OKP di Istana Negara, Selasa (16/12). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa program pemenuhan gizi harus dijalankan secara serius meski dihadapkan pada tantangan geografis Papua yang tidak mudah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, pihaknya menyiapkan pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pengamanan Gizi (SPPG) yang ditargetkan mulai terbentuk paling lambat Maret 2026. Sekitar 1.400 unit di antaranya direncanakan dibangun di wilayah pedalaman dan daerah dengan akses terbatas.
Presiden Prabowo menekankan bahwa percepatan tetap harus dilakukan agar seluruh fasilitas tersebut dapat beroperasi maksimal dalam waktu beberapa bulan setelah pembentukan awal. Ia berharap seluruh dapur MBG di Papua sudah aktif dan melayani masyarakat saat perayaan HUT RI 2026.
“Target kita jelas, 17 Agustus 2026 seluruh dapur MBG di Papua sudah berjalan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegas Prabowo.
Saat ini, jumlah SPPG di Papua masih tergolong minim. Data BGN mencatat baru terdapat 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi di Papua, dengan konsentrasi terbesar berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dadan menambahkan, peluang penambahan SPPG cukup besar karena minat investor untuk mendukung pembangunan fasilitas gizi di Papua terus meningkat. Program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 750 ribu penerima manfaat.
Meski demikian, tantangan anggaran menjadi perhatian serius. Biaya pembangunan dan operasional di Papua diperkirakan jauh lebih tinggi akibat faktor transportasi dan logistik. Jika di Pulau Jawa kebutuhan anggaran untuk jumlah penerima yang sama berkisar Rp7,5 triliun, maka di Papua nilainya bisa menembus Rp25 triliun.
