Jakarta, Comunitynews— Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap kejadian bencana alam harus ditangani sebagai operasi darurat, bukan rutinitas birokrasi yang menunggu arahan berjenjang. Seluruh unsur pemerintah diminta bertindak cepat sejak awal kejadian.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (15/12). Ia menyebutkan bahwa para pejabat di tingkat pelaksana sudah mulai memahami pola penanganan bencana yang menuntut kecepatan dan inisiatif di lapangan.
“Bencana itu perintah operasi. Jangan menunggu terlalu banyak petunjuk. Tidak perlu menunggu radiogram, langsung bergerak,” ujar Prabowo di hadapan jajaran kabinet.
Kepala Negara juga mengingatkan agar kunjungan pejabat ke lokasi terdampak tidak bersifat seremonial. Kehadiran pemerintah, menurutnya, harus menghasilkan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi warga.
“Datang ke lokasi bencana harus jelas tujuannya. Rakyat butuh air bersih, akses BBM, jalur terbuka, dan bantuan nyata. Itu yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Prabowo memberikan apresiasi kepada TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta tim SAR gabungan yang dinilai sigap dalam evakuasi dan distribusi bantuan. Ia juga menyoroti kontribusi Pertamina, PLN, Kementerian PUPR, relawan, dan masyarakat yang terlibat langsung di medan sulit.
Menurut Prabowo, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam situasi darurat. Ia menegaskan bahwa momentum bencana tidak boleh diisi dengan saling menyalahkan atau penyebaran informasi keliru.
“Saat seperti ini bukan waktunya mencari kesalahan. Yang dibutuhkan adalah kerja keras bersama di lapangan,” katanya.
Presiden juga menepis anggapan bahwa negara absen dalam penanganan bencana. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel, sarana udara, hingga pengiriman BBM melalui jalur udara ke wilayah pegunungan dengan kondisi cuaca ekstrem.
“Negara hadir. Semua kekuatan dikerahkan demi rakyat,” pungkas Prabowo.
