Rakernas ATR/BPN 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memperkuat pelayanan publik dan menyelesaikan berbagai pekerjaan strategis. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, resmi membuka kegiatan tahunan tersebut pada Senin (08/12/2025) di Jakarta, di hadapan ratusan peserta dari pusat hingga daerah.
Dalam sambutan pembukaannya, Nusron menekankan bahwa Rakernas harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan keputusan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja lebih terfokus dan menyelesaikan pekerjaan prioritas dengan standar integritas tinggi.
Sejalan dengan tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Menteri Nusron menegaskan tiga agenda besar yang harus diselesaikan tanpa kompromi:
- Penyelesaian berkas layanan pertanahan yang masih menumpuk
- Penuntasan residu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Pemutakhiran data pertanahan secara menyeluruh
Ia meminta seluruh jajaran memeriksa sumber masalah tunggakan secara detail, baik terkait dokumen historis, dokumen yuridis, maupun Peta Bidang Tanah (PBT). “Ini pekerjaan yang harus dituntaskan hingga akar masalahnya. Mohon dicek satu per satu,” tegas Nusron.
Pada kesempatan itu, Nusron juga menginstruksikan agar proses pemutakhiran data dipercepat, bahkan memanfaatkan libur Natal dan akhir tahun. Menurutnya, momentum keluarga yang berkumpul dapat dimanfaatkan untuk pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk pengukuran ulang.
“Tahun ini kita sudah menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan supaya pada masa libur tetap ada pelayanan,” ujarnya.
Selain fokus pada penyelesaian layanan dasar, Menteri Nusron menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah. Ia menyebut RDTR sebagai pintu masuk utama menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendukung percepatan perizinan dan investasi.
Rakernas ATR/BPN yang berlangsung pada 8–10 Desember 2025 diikuti 471 peserta, mulai dari pejabat pimpinan tinggi madya hingga kepala kantor pertanahan kabupaten/kota. Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, turut hadir sebagai pembicara kunci pada pembukaan kegiatan.
Sebagai bagian dari agenda pembukaan, Menteri Nusron memberikan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kanwil BPN Kalimantan Timur dan 23 Kantah Kabupaten/Kota yang dianggap berhasil meningkatkan integritas dan pelayanan publik.
