Serang, Comunitynews— Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Tim Penggerak PKK dalam mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Banten Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (11/12/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menilai PKK sebagai gerakan masyarakat yang memiliki daya jangkau luas dan efektif hingga ke tingkat desa, RT, dan RW. Menurutnya, kekuatan jaringan kader PKK menjadi modal penting untuk membantu Pemprov Banten mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“Jika peran PKK dimaksimalkan, saya yakin tujuan pembangunan daerah bisa tercapai dengan lebih cepat,” kata Andra Soni.
Penguatan Sinergi dengan OPD
Gubernur Banten juga meminta PKK untuk lebih menyelaraskan program kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) agar berbagai program Pemprov tersampaikan secara lebih tepat sasaran. Ia berharap Rakerda menghasilkan rencana kerja 2026 yang lebih matang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dua Program Fokus: PKK Mengajar dan MBG
Dua program menjadi perhatian khusus dalam arahan Gubernur.
Pertama, PKK Mengajar. Andra mengusulkan agar cakupan kegiatan ini tidak hanya dilakukan di sekolah formal. Dengan prinsip bahwa setiap tempat dapat menjadi ruang belajar dan setiap orang dapat menjadi pengajar, ia menilai program tersebut bisa menjangkau lebih banyak keluarga dan komunitas.
Kedua, peran PKK dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan 1,7 juta peserta didik menjadi sasaran MBG, PKK didorong ikut melakukan pemantauan dan pendampingan melalui kunjungan dan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini dinilai selaras dengan upaya Pemprov dalam pemberdayaan desa.
“Desa menjadi target utama pembangunan. Dengan memberdayakan SPPG, peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga akan semakin besar,” ujar Andra.
PKK Matangkan Program 2026
Ketua TP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menyampaikan bahwa Rakerda menjadi forum strategis untuk menyusun program unggulan PKK tahun 2026 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Program tersebut mencakup pelayanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, dan penguatan PKK Mengajar dengan fokus pada pemberdayaan keluarga, lingkungan, dan kesehatan reproduksi.
“Rakerda memastikan program PKK provinsi dan kabupaten/kota memiliki arah yang sama sehingga implementasinya lebih efektif,” kata Tinawati.
Hadir Seluruh PKK Kabupaten/Kota
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, menambahkan bahwa Rakerda tahun ini diawali pra-Rakerda yang membahas evaluasi program 2025. Dari forum tersebut, muncul beberapa rekomendasi yang akan menjadi dasar perencanaan 2026, termasuk integrasi PKK Mengajar dan sinergi dengan program OPD.
Kegiatan ini dihadiri para Ketua TP PKK se-Banten, perwakilan delapan kabupaten/kota, serta sejumlah kepala OPD terkait pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
.jpg)
