Banten, Comunitynews— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat realisasi investasi hingga triwulan III tahun 2025 telah mencapai Rp91 triliun, atau sekitar 75 persen dari target Rp119 triliun. Capaian tersebut menunjukkan tren positif di tengah pertumbuhan ekonomi Banten yang mencapai 5,33 persen pada triwulan II tahun ini.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan capaian tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (5/11/2025). Rapat itu mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional.”
Menurut Andra Soni, stabilitas keamanan dan kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga suasana kondusif di Banten.
“Seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, perlu memperkuat sinergi agar pengawasan terhadap organisasi masyarakat dan politik tidak bersifat sektoral, tetapi terkoordinasi dan berorientasi pada stabilitas nasional,” ujarnya.
Andra juga menjelaskan, peran organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik sangat strategis dalam menjaga ketertiban sosial serta memperkuat pembangunan daerah. Pembinaan terhadap ormas, kata dia, harus tetap menghormati kebebasan berserikat dan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Selain membahas stabilitas daerah, Gubernur Andra Soni turut memaparkan sejumlah capaian program prioritas Pemprov Banten. Di antaranya Program Sekolah Gratis yang kini diikuti lebih dari 65 ribu siswa pada 814 satuan pendidikan, Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di 60 titik, serta peningkatan layanan kesehatan dengan pengoperasian dua rumah sakit baru di Lebak dan Pandeglang.
Pemprov Banten juga menyalurkan bantuan keuangan untuk 1.238 desa, masing-masing senilai Rp100 juta, serta mendukung berbagai program nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis. Lebih dari 1,3 juta warga telah menjadi penerima manfaat MBG, sementara layanan kesehatan gratis sudah dinikmati 2,5 juta warga.
“Pemerintah Provinsi Banten akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor, terutama investasi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengapresiasi dukungan Pemprov Banten terhadap program-program nasional. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan konsistensi dalam melaksanakan 12 program prioritas Presiden, seperti ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Forum seperti ini harus dimanfaatkan untuk memastikan arah kebijakan tetap selaras menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Bahtiar.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh kepala Kesbangpol Provinsi se-Indonesia, kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Banten, serta pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Banten.
.jpg)
