.jpeg "Nusron Wahid Ingatkan Surveyor")
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjaga integritas profesi surveyor dalam menghadapi maraknya praktik mafia tanah. Pesan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025).
Di hadapan para surveyor kadaster dari seluruh Indonesia, Nusron mengingatkan bahwa lahan merupakan sumber daya bernilai tinggi dan rawan diperebutkan melalui cara-cara tidak transparan. Karena itu, ia meminta para anggota MASKI untuk tidak menjadi alat kepentingan pihak yang mencoba menguasai tanah secara tidak adil.
“Ini pertarungan sumber daya. Saya minta anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujarnya.
Fenomena “Pagar Laut” jadi peringatan
Dalam sambutannya, Nusron kembali menyinggung kasus “Pagar Laut” yang sempat ramai di awal masa jabatannya. Menurutnya, kasus tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor yang bermain di lapangan. Ia menekankan bahwa godaan untuk melakukan rekayasa pertanahan selalu ada karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diciptakan manusia.
“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” tegasnya.
Surveyor berada di titik paling krusial proses pertanahan
Menteri Nusron menjelaskan bahwa dalam tata kelola pertanahan, terdapat dua instrumen utama: pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan, dan surveyor sebagai pelaksana teknis. Karena berada di garis awal proses, surveyor memegang peran terbesar dalam menjaga akurasi fisik tanah.
Ia menyebutkan, hampir semua praktik mafia tanah berawal dari manipulasi pada tahap pengukuran. Ada dua aspek yang biasanya dimainkan: aspek fisik dan aspek pengakuan. Pada aspek fisik, rekayasa mustahil terjadi tanpa andil pelaku teknis di lapangan. Sementara aspek pengakuan bisa disusupi melalui dokumen yuridis, historis, maupun administrasi lainnya.
Namun Nusron menegaskan bahwa rekayasa dokumen apa pun tidak akan bertahan bila data fisik tanah telah disajikan secara solid dan akurat oleh surveyor.
MASKI didorong menjadi mitra strategis pemberantasan mafia tanah
Dengan ratusan anggota di 26 provinsi, MASKI dinilai memiliki posisi strategis dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan nasional. Nusron berharap organisasi ini menjadi garda terdepan dalam pembenahan sektor pertanahan yang masih menyimpan banyak persoalan.
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” ujarnya.
Usai membuka Munas yang berlangsung hingga 27 November, Menteri Nusron juga mengunjungi sejumlah booth untuk melihat perkembangan alat dan teknologi survei terbaru. Ia didampingi Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, I Made Daging. source: trandsatu
