Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam arahannya kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Nusron menegaskan bahwa modernisasi pelayanan publik harus sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat yang kini menuntut kecepatan, transparansi, dan bebas pungutan liar.
Dalam pembinaannya pada Rabu (26/11/2025), Menteri Nusron menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan porsi terbesar dalam tugas Kementerian ATR/BPN, mencapai 75–80 persen dari total pekerjaan. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi keharusan, terutama untuk menjawab ekspektasi masyarakat masa kini.
“Dua isu besar dalam pelayanan publik adalah proses yang terlalu lama dan praktik pungli. Ini harus diselesaikan melalui perubahan mindset dan perbaikan sistem. Masyarakat sekarang ingin layanan cepat dan bersih,” ujar Nusron.
Layanan Pertanahan Harus Adaptif dengan Generasi Digital
Nusron menilai bahwa mayoritas pemohon layanan pertanahan ke depan adalah generasi yang akrab dengan teknologi digital dan kritis terhadap penyimpangan. Mereka tidak mentoleransi percepatan berbayar maupun layanan yang tidak transparan, serta mudah menyuarakan keluhan di media sosial. Karena itu, transformasi menyeluruh menjadi keharusan.
Menurutnya, perubahan layanan harus dimulai dari dua aspek utama: sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek sistem, ia menekankan penyederhanaan proses bisnis, peningkatan akuntabilitas, serta digitalisasi layanan agar lebih efisien dan mengurangi interaksi tatap muka.
“Proses yang ada saat ini tidak salah, tapi sudah tidak relevan dengan kebutuhan sekarang. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi menjadi kunci untuk mengurangi pungli. Saat ini HT dan Roya sudah digital, berikutnya layanan peralihan hak akan kita lakukan secara elektronik,” jelasnya.
SDM Menjadi Pilar Kualitas Layanan
Dari sekitar 7 juta berkas layanan pertanahan yang diproses Kementerian ATR/BPN setiap tahun, sekitar 4 persen berasal dari Provinsi Bali. Nusron menegaskan pentingnya SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjaga kualitas pelayanan.
Ia mengingatkan bahwa dunia pelayanan publik sangat dinamis, sehingga para pegawai harus terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan.
“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.
Harapan untuk Layanan yang Cepat, Bersih, dan Transparan
Dengan perbaikan sistem dan peningkatan SDM, Nusron berharap Kanwil BPN Provinsi Bali dapat memberikan layanan pertanahan yang lebih modern, cepat, dan sesuai ekspektasi publik.
“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan agar publik terpenuhi kebutuhannya dan agar institusi kita tetap relevan,” tutupnya.
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian laporan kinerja oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Turut hadir pejabat administrator dan pengawas, serta Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian.
.jpg)
