 |
| Kekerasan Anak Cilegon,Ilustrasi (unsflas) |
Kekerasan Anak Cilegon menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Cilegon, namun sepanjang 2025 terlihat adanya tren penurunan kasus meski belum signifikan. Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon, hingga November 2025 tercatat 91 kasus—lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu menembus angka di atas 100.
Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma, menyampaikan bahwa penurunan ini merupakan hasil penguatan langkah pencegahan, edukasi berkelanjutan, serta perluasan kanal pelaporan.
“Kami terus meningkatkan edukasi dan upaya preventif agar anak-anak berani berkata tidak dan berani melapor ketika mengalami hal yang merugikan,” ujarnya.
Pemerintah kota juga memperkuat layanan pengaduan melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dan jejaring Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebar di 43 kelurahan. Jaringan ini menjadi pintu pertama masyarakat dalam menyampaikan laporan sekaligus pendampingan awal bagi korban.
Namun tantangan masih besar. Sebagian masyarakat masih takut melapor karena tekanan sosial atau kedekatan dengan pelaku. Lia menegaskan bahwa lingkungan keluarga justru menjadi lokasi paling banyak terjadinya kekerasan, sehingga peran orang tua dan kerabat sangat penting dalam pencegahan.
Selain kekerasan fisik dan psikis, ancaman kekerasan digital kini semakin mengkhawatirkan. Akses gawai tanpa pengawasan membuat anak rentan mengalami perundungan daring, eksploitasi, maupun paparan konten berbahaya. DP3AP2KB telah menggandeng sekolah untuk memperkuat literasi digital, namun pengawasan keluarga tetap menjadi benteng paling efektif.
Lia berharap pemerintah pusat dapat memperketat aturan dan membatasi akses anak terhadap konten atau akun berbahaya. Ia juga mengajak orang tua di Cilegon untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak dan memastikan mereka tidak menghadapi dunia digital sendirian.
