ADS

ads

iklan

,

Iklan

iklan

ATR/BPN Targetkan Realisasi Anggaran 98% di Akhir 2025

25 Nov 2025, 15:40 WIB Last Updated 2025-11-25T08:40:16Z
ATR/BPN Targetkan Realisasi Anggaran 98% di Akhir 2025

Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, memaparkan perkembangan serapan anggaran hingga November serta proyeksi akhir tahun.


Menteri Nusron menjelaskan bahwa berdasarkan DIPA Tahun 2025, alokasi anggaran setelah penyesuaian efisiensi menetapkan pagu efektif sebesar Rp6,39 triliun. Hingga Triwulan III, realisasi sudah menyentuh Rp4,79 triliun atau 75,01% dari total pagu tersebut. Dengan progres yang berjalan stabil, Kementerian ATR/BPN memproyeksikan serapan anggaran dapat mencapai 98% pada akhir tahun 2025.


“Kami optimistis mencapai target maksimal, namun hal ini tentu memerlukan kerja keras jajaran kami dan dukungan dari seluruh mitra, termasuk Komisi II DPR RI,” ujar Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.


Ia juga mengapresiasi masukan serta pengawasan dari Komisi II yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan.


Komisi II Minta Program Makin Berdampak bagi Masyarakat


Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan agar Kementerian ATR/BPN terus memantau progres tiap unit kerja serta memastikan seluruh program dijalankan berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan III.


“Kami berharap capaian kinerja dapat dioptimalkan hingga mencapai 100% pada akhir 2025 dan memastikan program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.


Pejabat Tinggi Ikut Dampingi Menteri Nusron


Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron hadir bersama jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait juga mengikuti jalannya pertemuan sebagai bentuk dukungan lintas sektor.

Iklan