Aksi Nelayan Cilegon yang sebelumnya dijadwalkan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Cilegon bersama GMNI dalam Aliansi Pejuang Maritim pada Kamis (6/11/2025), akhirnya tidak terlaksana. Rencana protes tersebut awalnya muncul sebagai respon atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan keberpihakan cukup terhadap para nelayan.
Ketua DPC HNSI Kota Cilegon, Supriyadi, sempat menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus solidaritas nelayan terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani persoalan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
“Kami sudah cukup bersabar. Kalau pemerintah tetap menutup mata terhadap aspirasi kami, maka kami akan turun ke jalan,” ujar Supriyadi dalam keterangan sebelumnya.
Meski sempat mengultimatum akan menurunkan sekitar 500 peserta aksi, situasi kemudian berubah. Alih-alih menggelar demonstrasi, Pemerintah Kota Cilegon membuka ruang komunikasi melalui Rembuk Nelayan se-Kota Cilegon yang dilaksanakan di Aula Diskominfo pada Kamis (13/11/2025).
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon dan turut menghadirkan Wali Kota Cilegon, Robinsar. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan sembako kepada perwakilan nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat pesisir.
Wali Kota Robinsar menegaskan komitmen Pemkot Cilegon untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ia menekankan bahwa seluruh aspirasi nelayan sudah tercatat dan menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
“Setiap kebijakan membutuhkan proses, namun arah utama kami tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Robinsar juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperbaiki koordinasi dan sistem birokrasi agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Sebagai pemimpin dari kalangan profesional, ia menyebut dirinya terus belajar dan menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dalam forum itu, Ketua HNSI Kota Cilegon, Supriyadi, memaparkan sejumlah tuntutan prioritas yang diusulkan HNSI kepada pemerintah daerah. Beberapa di antaranya mencakup penyediaan tempat pelelangan ikan, pembangunan rumpon, pemberdayaan ekonomi keluarga nelayan, hingga perlindungan bagi nelayan pada musim barat.
HNSI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak nelayan agar keberlanjutan hidup mereka dapat terjamin serta diakomodasi dalam kebijakan daerah.
.jpg)
