Comunitynews | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh semata-mata berfokus pada investasi. Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025 di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
“Pembangunan harus berkeadilan dan menyentuh semua pihak, termasuk petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat. Karena itu, Reforma Agraria hadir sebagai jawaban atas persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, Reforma Agraria bukan hanya redistribusi lahan, melainkan juga memperluas akses masyarakat dalam memanfaatkan tanah. Program tersebut dilakukan melalui dua langkah utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. “Setiap jengkal tanah adalah amanah. Jangan biarkan ada yang telantar,” tegasnya.
Nusron juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kepemilikan tanah berskala besar. Ia menyebut, lahan yang terbengkalai atau tidak digunakan sesuai peruntukan akan ditata kembali agar dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Reforma Agraria.
Selain pemerataan, lahan yang tidak produktif itu juga akan diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. “Pemanfaatan tanah telantar bisa menunjang swasembada pangan, ketahanan energi, hingga pembangunan tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Melalui langkah tersebut, Reforma Agraria disebut sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan agraria sekaligus mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Nusron.
