Comunitynews | Jakarta, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa ketersediaan dan kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi utama dalam mencapai swasembada pangan nasional. Penegasan ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Pra Rapat Koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/7).
"Tak mungkin bicara ketahanan pangan tanpa kepastian lahan. Tanah adalah inti dari seluruh persoalan kemanusiaan, dan setiap kebijakan pangan harus berpijak dari sana," ujar Nusron di hadapan pimpinan dan auditor BPK.
Dalam forum tersebut, Nusron memaparkan sejumlah langkah strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung ketahanan pangan. Strategi tersebut mencakup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penerapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), hingga pemanfaatan tanah telantar untuk kepentingan redistribusi kepada masyarakat.
Ia menyoroti keberhasilan kebijakan LSD yang mampu menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan.
"Dulu, alih fungsi lahan sawah bisa mencapai puluhan ribu hektare setiap tahunnya. Tapi sejak skema LSD diterapkan, dalam empat tahun terakhir hanya sekitar 5.600 hektare yang berubah fungsi, dan itu hanya terjadi di delapan provinsi. Bahkan, selama saya menjabat, belum pernah saya menandatangani izin alih fungsi LSD," kata Nusron.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang presisi menjadi kunci agar program pemerintah di sektor pangan, energi, perumahan, dan industri tidak saling tumpang tindih.
Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, Kementerian ATR/BPN turut menyiapkan kebijakan pemanfaatan tanah telantar serta tanah-tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah habis.
Lahan-lahan tersebut nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat demi mendukung produksi pangan nasional secara berkelanjutan.
Acara Pra Rakor BPK ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain seperti Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Nusron hadir didampingi Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
Dengan pendekatan menyeluruh terhadap kebijakan pertanahan, pemerintah optimistis mampu mengakselerasi pencapaian swasembada pangan yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto.
.jpg)
