CILEGON,Comunitynews— Rencana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN-PNS di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada 2027 menuai sorotan.
Pemangkasan yang di rencanakan secara berjenjang hingga 15 persen tersebut mendorong Koalisi Rakyat Banten (Koar Banten) meminta pemerintah daerah mencari solusi yang tetap memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Berdasarkan informasi yang di himpun dari seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, skema pemangkasan direncanakan sebesar 7 persen untuk kelas jabatan di bawah 7, sebesar 10 persen untuk kelas jabatan 7–10, dan 15 persen untuk kelas jabatan di atas 11. Namun, rencana tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Pimpinan Umum Koalisi rakyat Banten, R. Gunawan, mendesak Wali Kota Cilegon bersama DPRD agar membahas rencana tersebut secara transparan dan berkeadilan.
Menurutnya, efisiensi anggaran perlu dilakukan secara terukur tanpa mengabaikan kesejahteraan aparatur serta kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi. Kebijakan yang menyangkut penghasilan pegawai harus dikaji secara cermat, transparan, dan mempertimbangkan rasa keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa penyesuaian TPP di pertimbangkan untuk membenahi struktur pemberian tambahan penghasilan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta menyesuaikan beban tanggung jawab dan risiko pekerjaan pegawai.
Pemkot Cilegon juga merencanakan penerapan penuh sistem absensi elektronik atau E-Presensi mulai 2027 yang akan dikaitkan dengan perhitungan TPP harian. Penilaian juga akan mempertimbangkan pencapaian target kinerja individu dan organisasi.
Koar Banten meminta pemerintah daerah membuka dasar perhitungan pemangkasan, proyeksi efisiensi anggaran, serta mekanisme penerapan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN-PNS.
Upaya konfirmasi kepada BKPSDM Kota Cilegon melalui pesan WhatsApp, awak media, belum memperoleh jawaban hingga berita ini disusun.
Hingga keputusan resmi di terbitkan, rencana penyesuaian TPP tersebut masih menunggu kepastian. Koar Banten berharap Wali Kota dan DPRD dapat mencari solusi yang proporsional dengan tetap mengutamakan transparansi anggaran, kesejahteraan pegawai, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
