CILEGON,Comunitynews— Keseriusan pelaksana dan konsultan pengawas dalam menjalankan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kota Cilegon dipertanyakan. Pasalnya, saat awak media melakukan pemantauan di lokasi pekerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sabtu (22/8/2026), tidak terlihat keberadaan pihak pelaksana maupun konsultan pengawas.
Berdasarkan pantauan di lapangan, hanya terlihat empat orang pekerja dan satu kepala tukang yang sedang melaksanakan pekerjaan. Salah seorang pekerja menyampaikan bahwa sejak pagi hingga siang hari, pihak pelaksana maupun konsultan pengawas tidak terlihat berada di lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terlebih pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan pembangunan sarana pendidikan dan menggunakan sumber anggaran APBD Kota Cilegon sebesar Rp254.270.000 atau dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah.
Keberadaan pelaksana dan konsultan pengawas di lapangan sejatinya menjadi bagian penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, gambar kerja, volume, mutu material, serta ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.
"Minimnya pengawasan di lokasi juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pekerjaan,penggunaan matrial bisa saja terjadi pelanggaran. kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius karena pengawasan yang lemah dapat membuka ruang munculnya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi atau pekerjaan yang hanya dilakukan sekedarnya."
Karena itu, pihak perusahaan yang dipercaya mengerjakan proyek tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga benar-benar memegang amanah dalam membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Cilegon.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon diminta tidak tinggal diam.
Pengawasan terhadap proyek yang menggunakan uang rakyat harus dilakukan secara serius dan berkala. Jika benar pelaksana maupun konsultan pengawas jarang atau tidak berada di lokasi, maka kondisi tersebut perlu dievaluasi dan diklarifikasi kepada pihak perusahaan.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon terkait kondisi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Publik tentu berharap setiap rupiah anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan menghasilkan bangunan yang benar-benar berkualitas, aman, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Jangan sampai lemahnya pengawasan justru menjadi celah yang kemudian berdampak terhadap mutu bangunan. Dinas terkait harus memperketat pengawasan, bukan hanya ketika proyek dipersoalkan, tetapi sejak pekerjaan dimulai hingga selesai dan diserah terimakan.
Sebab, pembangunan infrastruktur pendidikan bukan sekadar mengejar progres fisik, melainkan menyangkut kualitas, keselamatan, dan masa depan peserta didik yang akan menggunakan fasilitas tersebut.
