Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai bagian dari penyusunan anggaran tahun 2027. Langkah ini dilakukan guna menyesuaikan perencanaan dengan kondisi ekonomi serta dinamika global yang terus berkembang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran menjadi prioritas utama dalam proses tersebut. Namun demikian, pelayanan publik tetap harus menjadi perhatian utama.
“Efisiensi penting, tetapi output yang dihasilkan harus tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kualitas layanan harus tetap terjaga,” ujarnya dalam rapat yang digelar secara daring, Senin (6/4/2026).
Pembahasan KRO dan RO ini akan berlangsung hingga 13 April 2026. Dalam arahannya, Dalu meminta agar penyusunan perencanaan dilakukan secara terarah dengan mengacu pada target kinerja dan kebutuhan implementasi di lapangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan usulan yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tersusun rapi dari sisi struktur, logika, hingga pembiayaan.
Selain itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, mencakup ketepatan penamaan output, kesesuaian tahapan kegiatan, serta rasionalitas anggaran dan target volume. Kegiatan yang tidak seimbang antara capaian fisik dan penggunaan anggaran diminta untuk dikaji ulang.
“Tujuannya agar perencanaan yang dihasilkan lebih realistis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi sejak 2025 menunjukkan banyak KRO dan RO yang sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai, pembahasan ini membuka peluang adanya perubahan dalam struktur perencanaan yang selama ini digunakan. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas penyusunan anggaran 2027.
“Kami optimistis perubahan ini akan membuat proses penganggaran menjadi lebih matang dan terukur,” tutup Andi.
