Realisasi anggaran ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun 2026 melalui perencanaan yang lebih matang dan terukur.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan capaian tersebut mencerminkan kinerja positif seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran tahun 2026 harus langsung mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan,” kata Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (4/2).
Ia menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran. Menurutnya, perencanaan anggaran tahun 2026 harus disiapkan sejak awal dengan menetapkan target kinerja yang realistis, jadwal pelaksanaan yang jelas, serta kelengkapan dokumen pendukung.
“Setiap satuan kerja perlu memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” ujarnya.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kementerian di tingkat pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan. Hal tersebut diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil positif meski dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini agar menjadi dasar perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2026,” katanya.
Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan selama 4–6 Februari 2026 dan diikuti seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran. Dalam rapat itu, masing-masing wilayah memaparkan laporan kinerja tahun 2025 dan rencana aksi untuk tahun 2026.
Rapat dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi yang mengikuti secara luring dan daring.
