Jakarta, Comunitynews— Pemerintah Indonesia menempatkan penyelesaian batas wilayah dengan negara-negara tetangga sebagai agenda strategis utama guna memastikan kedaulatan nasional yang utuh dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penuntasan batas darat dan maritim yang selama ini menjadi perhatian dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis, melainkan menyangkut kepastian hukum, keamanan nasional, serta stabilitas kawasan. Hal tersebut disampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri RI awal 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemlu RI, Rabu (14/1/2025).
Menurut Sugiono, stabilitas regional harus dibangun secara sadar melalui pencegahan konflik dan penguatan kepastian hukum antarnegara. Oleh karena itu, penyelesaian batas wilayah dinilai sebagai fondasi penting bagi hubungan bertetangga yang sehat dan saling menghormati.
“Penetapan batas darat dan maritim merupakan elemen mendasar dalam menjaga kedaulatan dan mencegah potensi konflik. Ini menjadi fokus utama diplomasi Indonesia,” kata Sugiono.
Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam penyelesaian persoalan perbatasan, terutama dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Keberhasilan tersebut disebut sebagai hasil pendekatan konsisten Indonesia yang mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi hukum internasional.
Selain aspek diplomasi, penguatan kedaulatan nasional juga didukung oleh peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan. Pemerintah Indonesia, lanjut Sugiono, terus membangun kemitraan strategis lintas negara guna memperkuat postur pertahanan nasional.
Dalam kurun satu tahun terakhir, Indonesia telah menjalin berbagai kerja sama pertahanan dan penegakan hukum dengan sejumlah negara, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga meningkatkan status hubungan bilateral melalui kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Sugiono menekankan bahwa sinkronisasi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ketegangan global. Indonesia memilih pendekatan berbasis dialog, pencegahan konflik, dan kepastian hukum sebagai strategi utama, alih-alih menunjukkan kekuatan militer.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indonesia juga aktif menyelenggarakan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan sejumlah mitra strategis, termasuk Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turki.
Dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga kepentingan nasional, melindungi warganya, serta berkontribusi secara konstruktif terhadap perdamaian dan stabilitas dunia.
.jpg)
