Jakarta, Comunitynews— Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina menjadi pengingat kuat bagi komunitas internasional agar diplomasi tidak kehilangan arah dan nurani. Di tengah eskalasi konflik, ia menegaskan bahwa kepentingan kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam setiap upaya penyelesaian.
Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri RI yang berlangsung di Jakarta, Rabu (14/1). Ia menekankan bahwa diplomasi tidak boleh berhenti pada kalkulasi politik semata ketika pelanggaran terhadap hak asasi manusia terjadi secara nyata.
“Bagi Indonesia, solusi dua negara tetap menjadi tujuan akhir. Kemerdekaan Palestina adalah mandat konstitusi yang harus terus kita perjuangkan,” ujar Sugiono.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan situasi di Palestina. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus mengambil peran aktif dan tidak bersikap pasif dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.
Sejalan dengan arahan tersebut, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai upaya diplomatik internasional. Indonesia tercatat sebagai Co-Chair Working Group yang menghasilkan New York Declaration, serta berperan dalam mendorong tindak lanjut hasil Sharm El Sheikh Peace Summit atau KTT Perdamaian Gaza 2025.
Indonesia juga turut ambil bagian dalam pembahasan pembentukan International Stabilization Force (ISF) sebagai mekanisme transisi untuk mengawal gencatan senjata dan memastikan distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meski demikian, Sugiono menegaskan bahwa ISF bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen konflik.
“Diplomasi Indonesia akan terus hadir secara konsisten, dengan prinsip dan keberanian, untuk memperjuangkan Palestina yang damai, berdaulat, dan merdeka,” kata Sugiono.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina bukanlah sikap reaktif, melainkan bagian dari jati diri politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Komitmen tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.
Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten mendorong penerapan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Indonesia juga aktif mengadvokasi perlindungan warga sipil, penegakan hukum humaniter internasional, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina yang terdampak konflik.
Keterlibatan tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjalankan diplomasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas global.
.jpg)
