Jakarta Pusat – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat turut hadir dan berperan aktif dalam kegiatan Seremoni Pembangunan Entrance, Cooling Tower, dan Ventilation Tower Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Harmoni pada Proyek MRT Jakarta Fase 2A, yang dilaksanakan pada Selasa (20/01/2026). Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah, berdasarkan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah, yakni Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Khusus pada lokasi Stasiun MRT Harmoni yang berada di kawasan Duta Merlin, Jakarta Pusat, peran Kantor Pertanahan difokuskan pada pelaksanaan tahapan pengadaan tanah, terutama dalam penyelesaian aspek yuridis dan administrasi pertanahan, guna menjamin kepastian dan legalitas lahan sebelum digunakan oleh Dinas Perhubungan serta dimulainya pembangunan konstruksi fisik oleh PT MRT Jakarta.
Seluruh pelaksanaan tugas tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat juga secara intensif menjalin koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola dan melaksanakan proyek MRT.
Koordinasi dan sinergi tersebut mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan pengadaan tanah, hingga dukungan administrasi pertanahan, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kehadiran Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dalam seremoni ini sekaligus menegaskan komitmen ATR/BPN dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional demi peningkatan layanan transportasi publik bagi masyarakat.


