Serang, Comunitynews— Banjir yang kembali melanda Kabupaten dan Kota Serang menjadi pengingat keras bahwa persoalan lingkungan tak bisa diselesaikan secara parsial. Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, penanganan banjir harus dijalankan secara kolaboratif, lintas kewenangan, dan tidak terjebak pada batas administrasi antarinstansi.
Penegasan itu disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025). Rakor tersebut mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga balai teknis pusat dalam satu meja koordinasi.
“Masalah banjir ini bukan soal siapa berwenang apa. Yang terpenting adalah masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban,” tegas Andra Soni di hadapan peserta rapat.
Rakor dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana, perwakilan BKSDA Banten, serta jajaran OPD Pemprov Banten.
Gubernur meminta hasil rapat tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menginstruksikan agar langkah darurat langsung dieksekusi di lapangan, termasuk pengerahan alat berat ke lokasi banjir dan titik rawan luapan sungai.
“Saya minta malam ini juga sudah ada pergerakan. Jangan tunggu lama. Masyarakat harus segera merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, Andra Soni menekankan bahwa penanganan banjir tidak cukup dengan solusi jangka pendek. Pendekatan hulu ke hilir, perbaikan tata kelola sungai, serta perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan menjadi pekerjaan rumah bersama.
Respons cepat ditunjukkan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3). Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyebutkan pihaknya telah menurunkan dua unit ekskavator, satu pompa mobile, serta material bronjong dan geobag untuk menutup tanggul yang jebol.
“Kami fokus pada titik-titik kritis terlebih dahulu sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” kata Dedi.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2026 mendatang, BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan menyeluruh pada ruas-ruas sungai yang selama ini berpotensi memicu banjir.
Sementara itu, Dinas PUPR Provinsi Banten memastikan dukungan teknis terus berjalan. Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan menyatakan, alat berat telah diturunkan ke Kota Serang, termasuk ekskavator amfibi untuk mempercepat normalisasi di area terdampak.
Tak hanya fokus pada Serang Raya, Pemprov Banten juga meningkatkan kesiapsiagaan bencana secara regional. Posko siaga bencana didirikan di lima wilayah strategis dengan dukungan ratusan personel yang siap digerakkan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
“Ini bukan sekadar respons darurat, tapi bentuk keseriusan pemerintah agar dampak banjir bisa ditekan semaksimal mungkin,” tutup Arlan.
