 |
| Gambar Ilustrasi |
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop-UMKM) terus mendorong penguatan koperasi Cilegon dengan mempercepat proses penyediaan lahan pembangunan gerai dan kantor Koperasi Merah Putih (KKMP). Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kelembagaan koperasi agar lebih profesional dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Dinkop-UMKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memetakan sejumlah titik lahan potensial yang dianggap strategis untuk kebutuhan operasional koperasi. Ia menegaskan perlunya fasilitas fisik berupa kantor dan gerai agar koperasi dapat segera memberikan layanan yang lebih optimal.
“Saya ingin pusatnya lebih fleksibel, bisa 400 atau 500 meter, atau merehab bangunan yang ada. Mudah-mudahan tahun depan seluruh koperasi sudah memiliki kantor,” ujar Didin, Jumat (28/11/2025).
Didin mendorong agar lahan fasos-fasum milik perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pembangunan fasilitas KKMP. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat memungkinkan dan dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan ruang di wilayah perkotaan.
“Manfaatkan fasos-fasum perusahaan untuk membangun gerai dan kantor KKMP,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka opsi penggunaan lahan milik BUMD, BUMN, maupun institusi pemerintah daerah dan provinsi, selama memenuhi kebutuhan luas area. “Boleh lahan milik BUMD, BUMN, provinsi atau kota, yang penting luasnya 1.000 meter,” tambah Didin.
Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menghadirkan bentuk fisik gerai KKMP agar program pengembangan koperasi dapat segera berjalan. Terlebih, sejumlah perusahaan telah menyatakan minat untuk menjadi pembina koperasi.
“Kami ingin ada wujudnya dulu, gerainya dulu, usahanya dulu. Banyak perusahaan yang ingin menjadi bapak asuh,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinkop-UMKM, Ikoh Atikoh, menuturkan bahwa proses pencarian lahan akan dikebut hingga awal tahun depan. Ia menargetkan finalisasi lahan dapat dicapai pada Januari 2025.
“Ini menjadi target kami agar koperasi segera memiliki gerai, kantor, dan pergudangan,” ujar Ikoh.
Namun, Ikoh mengakui tantangan terbesar adalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan Cilegon. Luas ideal yang dibutuhkan mencapai 1.000 meter, sementara ketersediaan lahan di pusat kota relatif terbatas.
“Di perkotaan seperti Cilegon memang agak sulit mendapatkan lahan seluas itu,” ujarnya.
Meski begitu, ia berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan meski di lahan dengan ukuran di bawah standar.
“Mudah-mudahan ada kelonggaran agar bisa dibangun di lahan kurang dari 1.000 meter,” harapnya.
Percepatan pembangunan fasilitas ini diharapkan mampu menjadi pendorong tumbuhnya koperasi di Kota Cilegon serta memperkuat layanan usaha masyarakat melalui akses gerai dan kantor koperasi yang lebih representatif.
