Cilegon, Comunitynews-Aroma ketidakpuasan terhadap transparansi dan kinerja pengadaan barang dan jasa di Kota Cilegon kembali mencuat.
Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) DPC Kota Cilegon secara resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Kota Cilegon dan menegaskan agar pejabat terkait tidak mangkir atau menghindar dari jadwal yang telah ditentukan.
Ketua ARUN DPC Kota Cilegon, Yadi, menegaskan bahwa pihaknya menunggu sikap kooperatif dari Kabag Barjas. Ia menyebut sudah menyertakan nomor WhatsApp untuk mempermudah koordinasi waktu audiensi.
“Kami meminta Kabag Barjas koperatif. Jangan kabur! Kami sudah tentukan jadwal, sudah kirim surat resmi, bahkan kami berikan nomor untuk berkoordinasi. Tidak ada alasan untuk menghindar,” tegas Yadi.
Audiensi tersebut akan digelar pada Kamis, 27 November 2025 pukul 14.00 WIB, dan dijadwalkan berlangsung hingga selesai. Menurut Yadi, sejumlah pertanyaan penting bersifat umum namun krusial bagi keterbukaan publik, di antaranya:
Mekanisme pengadaan langsung Penjelasan terkait gagal lelang di berbagai OPD
Kejelasan regulasi Perwal/Pergub/Perda Sanksi bagi pihak-pihak yang diduga melanggar aturan pengadaan
Ia menegaskan, surat audiensi ini tidak hanya dikirim atas nama ARUN, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah LSM, ormas, dan aktivis se-Kota Cilegon.
“Kami hanya ingin komunikasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, kami minta disediakan tempat dan fasilitas yang layak agar semua bisa dibahas secara terang,” ujarnya.
ARUN Utamakan Penyedia Lokal, Jangan Matikan Pengusaha Cilegon
Brigade ARUN DPC Kota Cilegon, Berto, menambahkan bahwa audiensi ini penting untuk menjawab persoalan yang selama ini menjadi keluhan para penyedia lokal.
Menurutnya, regulasi Perwal maupun sistem pengadaan barang dan jasa seharusnya memprioritaskan pengusaha dari Kota Cilegon, bukan justru menyingkirkan mereka.
“Untuk pengadaan langsung dan e-purchasing di OPD, masa iya di Kota Cilegon ini tidak ada pengusaha yang mampu? Jangan-jangan masalahnya justru di kebijakannya,” tegas Berto.
Ia menilai banyak penyedia lokal merasa dipinggirkan karena proses pengadaan dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha setempat.
Publik Menunggu Keberanian Kabag Barjas
ARUN menilai, audiensi ini menjadi momentum penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait transparansi pengadaan barang dan jasa, yang selama ini dianggap banyak menyimpan tanda tanya.
Kini, semua mata tertuju pada Kabag Barjas Kota Cilegon apakah ia akan hadir dan memberikan penjelasan terbuka, atau justru kembali menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat.
