Comunitynews | Jakarta – Komisi II DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2026 senilai Rp9,499 triliun.
Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025), yang dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan publik, penguatan program strategis pertanahan, serta efisiensi penyelenggaraan tata ruang. Dari total pagu, sebesar Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan mendukung aktivitas 527 satuan kerja ATR/BPN di pusat maupun daerah.
Sementara itu, Rp3,023 triliun lainnya diperuntukkan bagi kegiatan non-operasional. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, serta penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total nilai program prioritas tersebut mencapai Rp1,8 triliun.
“Belanja operasional penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan dasar. Sedangkan anggaran non-operasional kami fokuskan pada program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Nusron dalam forum tersebut.
Selain pengelolaan anggaran, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada 2026, naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. PNBP tersebut mayoritas berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, ditambah Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia menilai, sinergi antara pemerintah dan DPR sangat penting agar kebijakan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI agar program yang direncanakan di tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPR akan selalu menjadi perhatian utama kami,” kata Nusron.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, turut menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari pihak ATR/BPN, hadir pula Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi madya dan pratama.
