Lampung Selatan — Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyoroti pengelolaan anggaran bernilai miliaran rupiah pada sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Hal ini disampaikannya dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus evaluasi keuangan daerah, Rabu (15/04/2026).
Dalam keterangannya, Syaiful menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikelola harus sejalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia mengingatkan agar setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami memahami ada dinas yang mengelola anggaran hingga miliaran rupiah. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi celah untuk pemborosan. Setiap pengeluaran harus sesuai rencana kerja, aturan yang berlaku, serta mendukung program prioritas daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Menurutnya, fokus tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah, kata Syaiful, juga akan memperketat pengawasan melalui evaluasi berkala. Ia memastikan tindakan tegas akan diambil apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran.
“Kami akan terus melakukan pengawasan. Jika ada pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPRD yang mendorong peningkatan transparansi pelaporan anggaran di setiap dinas. Mereka meminta agar penggunaan dana dapat dijelaskan secara rinci kepada publik.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen memperkuat sistem pengawasan internal melalui peran Inspektorat. Selain itu, pembinaan terhadap kepala dinas dan pejabat pengelola keuangan akan ditingkatkan guna mendorong disiplin serta tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
Pengelolaan anggaran bernilai besar ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Transparansi dan pengawasan yang ketat dinilai sebagai kunci untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
