Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan perkembangan program percepatan sertipikasi tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (8/9/2025).
Ia menyebutkan, pendaftaran tanah di seluruh Indonesia kini telah mencapai tahap akhir dengan capaian mendekati target nasional.
“Dari total target 126 juta bidang tanah, hingga saat ini sudah terdaftar 123,1 juta bidang, atau sekitar 98 persen,” jelas Nusron Wahid yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data hingga 4 September 2025, jumlah tanah yang telah bersertipikat tercatat 96,9 juta bidang atau 77 persen dari total target. Rinciannya antara lain, Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, dan Hak Wakaf 276 ribu bidang.
Terkait tanah wakaf, Nusron menekankan pentingnya penataan administrasi. Menurutnya, sejak 2024 Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf. “Langkah ini penting untuk memastikan aset umat terlindungi dan memiliki kepastian hukum, khususnya untuk sarana ibadah,” ungkapnya.
Meski progres nasional sudah tinggi, Nusron tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan di lapangan, terutama dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Ia menegaskan, koordinasi terus dijalankan dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, agar proses pendaftaran tanah bisa lebih cepat dan tuntas.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di berbagai daerah turut mengikuti jalannya rapat secara daring.
