Comunitynews| Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Ucapan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II di Gedung Nusantara, Senayan.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan ini. Harapan kami, peningkatan anggaran bisa memberi manfaat nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ossy.
Fokus Anggaran: Layanan Publik dan SDM
Menurut Ossy, lebih dari 80 persen fungsi ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, tambahan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua sektor utama: perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Ia menjelaskan, langkah pertama adalah penyederhanaan proses layanan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan 527 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Ossy, pelayanan publik harus semakin cepat tanpa mengorbankan akurasi.
“Produk layanan pertanahan menyangkut aspek hukum. Maka, cepat bukan berarti abai terhadap ketelitian,” tegasnya.
Sementara itu, aspek SDM akan diperkuat melalui rotasi penugasan pegawai. Program tour of duty dan tour of area dinilai penting agar pegawai tidak berdiam di zona nyaman serta memiliki pengalaman kerja lintas wilayah. “Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh,” imbuh Ossy.
PTSL Jadi Sorotan
Dalam forum yang sama, anggota Komisi II DPR turut menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), salah satu layanan prioritas yang langsung menyentuh masyarakat. Ossy mengakui, dinamika PTSL mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah. Namun, pada 2025 target menurun tajam menjadi 1,3 juta bidang. Dukungan DPR membuat target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak diluncurkan pada 2016, PTSL sudah menunjukkan capaian besar. Namun, dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, sekitar 25 persen masih belum tersertipikasi. Inilah pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” jelasnya.
Percepat Sertifikasi, Cegah Konflik
Wamen ATR/BPN menekankan pentingnya percepatan PTSL untuk mencegah konflik dan sengketa tanah di masa depan. Ia berharap, dukungan Komisi II DPR tidak hanya sebatas pada persetujuan anggaran, tetapi juga dalam bentuk pengawasan terhadap implementasi di lapangan.
“Semakin cepat program ini terlaksana, semakin besar pula manfaatnya bagi masyarakat, baik dari sisi kepastian hukum maupun pencegahan sengketa,” tutup Ossy.
