Comunitynews | Jakarta, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan kembali pentingnya peran daerah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi publik dan menangani aduan masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara virtual, Senin (21/7).
Dalam arahannya, Pudji menekankan bahwa seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan merupakan perpanjangan tangan kementerian dalam membangun citra institusi di mata masyarakat. Karena itu, ia menilai soliditas internal dan komunikasi eksternal menjadi kunci utama dalam menyukseskan program-program pemerintah di sektor pertanahan.
“Kawan-kawan di daerah adalah representasi kementerian. Jaga sinergi, jaga komunikasi, karena keberhasilan pelayanan bergantung pada bagaimana informasi diterima masyarakat dengan baik,” ujar Pudji.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa komunikasi publik yang transparan dapat mencegah terjadinya disinformasi yang merugikan institusi. Oleh sebab itu, setiap aparatur di daerah diminta menyampaikan informasi secara jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit.
Tak hanya itu, Sekjen ATR/BPN juga memberi perhatian serius terhadap sistem penanganan pengaduan masyarakat. Ia mengungkapkan, hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 135 ribu aduan yang masuk ke kementerian. Meski sebagian besar telah diselesaikan, masih ada laporan yang menunggu penanganan.
“Jangan menunggu masalah menjadi besar. Tangani aduan masyarakat secara profesional dan bijak. Itu akan menentukan tingkat kepercayaan publik kepada kita,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya yang sarat analogi, Pudji mengibaratkan peran petugas pelayanan publik layaknya asisten rumah tangga yang melayani ‘raja’—yakni masyarakat. Ia mendorong jajarannya untuk mengedepankan keramahan dalam setiap interaksi.
“Kalau masyarakat datang dengan wajah marah, bagaimana caranya kita ubah itu jadi senyum? Mulailah dengan senyum, sapa, dan salam. Itu kekuatan kita sebagai pelayan publik,” pungkasnya.
Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN, kepala kantor wilayah, kepala kantor pertanahan, hingga kepala subbagian tata usaha dari seluruh Indonesia.
Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, turut hadir dan memberikan paparan terkait strategi pengelolaan informasi dan penguatan saluran pengaduan publik.
.jpg)
