Comunitynews | Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya setiap pemerintah daerah segera memperbarui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan utama dalam merancang arah pembangunan yang berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang se-Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
“RTRW merupakan fondasi utama pembangunan wilayah. Saya meminta kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar segera melakukan revisi RTRW setelah mereka dilantik,” ujar Menteri Nusron di hadapan para peserta forum.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa keberadaan RTRW saja tidak cukup untuk menjawab kompleksitas kebutuhan pembangunan daerah. Diperlukan dokumen turunan yang lebih teknis dan rinci, yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk menjamin keputusan tata ruang yang akurat dan minim konflik.
“RTRW bersifat makro. Jika hanya mengandalkan itu, pengambilan keputusan tata ruang bisa bias dan tidak terarah. Oleh karena itu, setiap RTRW perlu diterjemahkan lebih rinci menjadi RDTR,” jelasnya.
Hingga saat ini, Indonesia menargetkan penyusunan 2.000 RDTR di seluruh wilayah, namun baru 695 yang berhasil disusun.
Khusus Pulau Sulawesi, dari target 451 dokumen, masih terdapat kekurangan sebanyak 361 RDTR. Kekurangan tersebut tersebar di beberapa provinsi, yakni Sulawesi Utara (59 dokumen), Sulawesi Tenggara (96), Sulawesi Barat (21), Sulawesi Selatan (111), Sulawesi Tengah (51), dan Gorontalo (23).
Untuk mempercepat penyusunan RDTR, Menteri Nusron menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan level pemerintahan. Ia mengajak seluruh pihak untuk berbagi peran dan tanggung jawab secara proporsional.
“Kita harus menghindari saling menyalahkan. Dari kekurangan 361 RDTR ini, pembagiannya adalah sepertiga dikerjakan oleh pemerintah pusat, sepertiga oleh provinsi, dan sepertiga lagi oleh kabupaten/kota. Prinsipnya sharing the pain, sharing the gain,” ujarnya.
Dalam forum yang dihadiri seluruh perwakilan pemerintah daerah se-Sulawesi tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga guna menciptakan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan mendukung iklim investasi.
“Kita semua harus bahu-membahu menjaga ruang agar pembangunan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai bentuk dukungan teknis, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, turut menyerahkan peta dasar berskala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi.
Pulau ini menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruh bagiannya telah dipetakan secara detail. Peta tersebut akan menjadi acuan penting dalam proses perizinan, investasi, serta penataan ruang yang tepat sasaran.
Forum ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, forum ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat perencanaan pembangunan wilayah di Sulawesi yang berpijak pada prinsip tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
